ArsitekturOmbudsman dan KPK Incar Pengelola Apartemen yang Diduga Rugikan Negara

Ombudsman dan KPK Incar Pengelola Apartemen yang Diduga Rugikan Negara

Hasil gambar untuk apartemen

Manajemen perumahan oleh asosiasi yang dibentuk oleh pengembang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jadebotabek) diduga melakukan penipuan. Untuk menyelidiki hal ini, Ombudsman Wilayah Jabodetabek menginstruksikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki praktik penipuan tersebut. Menurut kepala perwakilan Grand Ombudsman Jakarta, Teguh Nugroho, mungkin ada kerugian negara dalam administrasi apartemen. Salah satunya adalah rasio penduduk dengan volume air yang tinggi. “Ada potensi kerugian dan kami berkoordinasi dengan KPK,” kata Teguh kepada Kompas.com, Jumat (1/3/2019).

Warga yang melaporkan Teguh adalah warga yang tinggal di sebuah apartemen di Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Penduduk ini mengeluhkan tingginya tingkat air, yang dibebankan secara sepihak oleh manajer. Dari hasil pencarian awal diketahui bahwa PDAM lokal tidak menjual air mentah mereka langsung ke penghuni apartemen. Namun, air itu dibeli oleh manajer apartemen dan dijual kembali kepada penduduk dengan harga selangit. “Mereka (pengelola) mengambil air (dari PDAM) menjadi Rp3.700, mereka menjual Rp9.700,” kata Teguh.

Dalam pandangannya, tindakan yang diambil oleh manajer properti berpotensi melanggar aturan. Mengenai Peraturan Pemerintah No. Terkait dengan sistem penyediaan air minum (SPAM) 2015, sektor swasta tidak dapat secara langsung mengelola dan menjual air baku kepada publik ketika SPAM bertanggung jawab untuk mengelola SPAM di wilayah BUMN / BUMD.

Categories: Arsitektur

Comments

No Comments Yet. Be the first?

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *